JELAJAH CIPTA KERJA
Buku ini lahir dari satu kesadaran dasar: bahwa hukum tidak pernah benar-benar berdiri diam. Ia bergerak, bernegosiasi, dan sering kali dipaksa beradaptasi lebih cepat daripada kesiapan manusianya. Cipta Kerja bukan sekadar undang-undang; ia adalah cermin tentang bagaimana negara membaca waktu, menimbang tekanan ekonomi, dan menata ulang relasi antara kekuasaan, pasar, dan warga negara.
Sejak kemunculannya pada tahun 2020, Cipta Kerja membawa janji besar: penyederhanaan regulasi, percepatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun janji itu tidak datang dalam ruang hampa. Ia lahir di tengah ketegangan antara kebutuhan kecepatan dan tuntutan kehati-hatian, antara efisiensi dan perlindungan, antara desain pusat dan realitas daerah. Buku ini tidak berangkat dari posisi membela atau menolak, melainkan dari keinginan untuk memahami: apa yang sebenarnya sedang diubah, dan dengan konsekuensi apa.
Perjalanan Cipta Kerja menunjukkan bahwa hukum modern tidak lagi bersifat linear. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang semula diposisikan sebagai tonggak omnibus law nasional, justru membuka babak baru ketika Mahkamah Konstitusi menyatakannya inkonstitusional bersyarat. Putusan tersebut bukan pembatalan total, melainkan peringatan: bahwa cara pembentukan hukum sama pentingnya dengan substansinya. Respons pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2022, lalu pengesahannya menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, memperlihatkan bagaimana negara memilih jalan stabilisasi, menjaga keberlangsungan kebijakan, sekaligus memperbaiki legitimasi formal.
Di titik ini, Cipta Kerja harus dibaca sebagai proses, bukan produk final. Ia adalah rangkaian keputusan yang terus disempurnakan, dengan implikasi langsung pada kepastian hukum. Buku ini mengajak pembaca memahami bahwa kepastian tidak selalu berarti tidak berubah, melainkan dapat ditelusuri dan dipahami secara sistematis.
Struktur besar Cipta Kerja pasca-2023 menunjukkan pergeseran paradigma tata kelola. Negara tidak lagi menempatkan izin sebagai hambatan awal, melainkan risiko sebagai ukuran tanggung jawab. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) menjadi jantung pendekatan baru ini. Logikanya sederhana namun konsekuensinya besar: semakin rendah risiko usaha, semakin ringan kewajiban awalnya; semakin tinggi risiko, semakin ketat pengawasan dan komitmennya. Ini bukan sekadar perubahan administratif, tetapi perubahan cara negara mempercayai pelaku usaha.
Namun kepercayaan selalu datang dengan syarat. Dalam RBA, penyederhanaan di depan diimbangi dengan pengawasan di belakang. Pelaku usaha dituntut lebih sadar, lebih patuh, dan lebih bertanggung jawab pasca-izin. OSS-RBA bukan hanya sistem digital, melainkan mekanisme disiplin baru. Di sinilah banyak persoalan praktis muncul: integrasi tata ruang melalui KKPR, persetujuan lingkungan, pemenuhan komitmen, dan kapasitas pengawasan daerah. Buku ini tidak menutup mata pada kenyataan bahwa perubahan sistem sering kali lebih cepat daripada kesiapan sumber daya manusia yang menjalankannya.
Di bidang ketenagakerjaan, Cipta Kerja membawa redefinisi hubungan kerja. PKWT, alih daya, pesangon, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja dibingkai ulang untuk menjawab dinamika ekonomi. Namun fleksibilitas selalu memiliki dua sisi: ia membuka peluang, sekaligus menuntut perlindungan yang lebih cermat. Buku ini mengajak pembaca melihat bahwa hukum ketenagakerjaan dalam Cipta Kerja bukan sekadar pasal, melainkan pertarungan nilai antara efisiensi dan keadilan sosial.
Dampak Cipta Kerja juga tidak seragam. Pelaku usaha besar dan UMKM merasakannya dengan cara yang berbeda. UMKM mendapat kemudahan akses, tetapi sering kali terkendala literasi regulasi. Pemerintah daerah berada pada posisi yang kompleks: di satu sisi diminta menyesuaikan diri dengan sistem nasional, di sisi lain tetap memikul tanggung jawab pengawasan dan pelayanan publik. Lingkungan hidup pun menjadi ruang sensitif, di mana penyederhanaan prosedur harus terus dijaga agar tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian.
Buku ini menempatkan studi kasus dan simulasi bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai jembatan antara teks dan praktik. Dari simulasi OSS-RBA, contoh perhitungan ketenagakerjaan, hingga kasus pertanahan dan lingkungan, pembaca diajak melihat bahwa kepastian hukum lahir bukan dari hafalan regulasi, melainkan dari pemahaman alur dan konsekuensi. Dalam konteks profesi hukum, khususnya Notaris dan PPAT, Cipta Kerja menuntut peran yang lebih reflektif. Tidak lagi cukup hanya memastikan formalitas akta, tetapi juga memahami ekosistem regulasi yang melingkupinya. Notaris dan PPAT berada di titik strategis: sebagai penerjemah kebijakan ke dalam praktik konkret, sekaligus penjaga agar percepatan tidak mengorbankan ketertiban hukum.
Perbandingan antara Cipta Kerja 2020 dan 2023, serta hubungannya dengan PP 28 Tahun 2023, memperlihatkan bahwa regulasi kini bergerak dalam lapisan. Tidak ada satu teks yang berdiri sendiri. Semuanya saling mengunci, saling melengkapi, dan saling berisiko jika dibaca terpisah. Buku ini mengajak pembaca mengembangkan cara baca sistemik, melihat hukum sebagai peta, bukan fragmen.
Pada akhirnya, Jelajah Cipta Kerja tidak menawarkan jawaban tunggal. Ia menawarkan cara berpikir. Bahwa hukum adalah pilihan etis yang selalu membawa dampak. Bahwa kecepatan tanpa pemahaman melahirkan kekacauan, dan kehati-hatian tanpa keberanian melahirkan stagnasi. Di antara keduanya, manusia hukum dituntut berdiri dengan kejernihan: memahami arah, menjaga batas, dan memastikan bahwa perubahan tetap berpijak pada tanggung jawab.
Buku ini adalah undangan untuk membaca Cipta Kerja bukan dengan emosi, tetapi dengan kesadaran. Karena di sanalah hukum menemukan martabatnya, bukan sebagai alat kekuasaan semata, melainkan sebagai sistem yang bisa dipahami, dijalani, dan dipertanggungjawabkan.
Jika tulisan ini menemanimu lebih lama dari yang kamu duga, mungkin kisah ini belum selesai di sini.
Baca keseluruhan buku secara utuh